Info NIDN, Serdos, PAK dan Lain Sebagainya

7 comments

Web Serdos Diktis :
http://serdosdiktis.net/
Serdos Online
http://online.serdosdiktis.net/
Sertifikasi Dosen PTAI (sudah dilengkapi info penting terkait sersos Diktis)
http://serdosdiktis.net/serdos/index.php
Buku pintar serdos
http://www.serdosdiktis.net/serdos/file/dokumen/BUKUPINTARserdos.pdf
Beban Kerja Dosen
http://bkd.serdosdiktis.net/
Beasiswa Diktis
Beasiswa Luar Negeri
Web Direktorat Peraturan Perundang-undangan PTAI
http://www.ranking-ptai.info/result_regulasi_lkp.php
Produk Hukum
Undang-Undang
  1. Undang-Undang no.5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara atau di sini
  2. Undang-Undang no.12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
  3. Undang-Undang no.14 tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
  4. Undang-Undang no.11 tahun 2008: Informasi Dan Transaksi Elektronik
  5. Undang-Undang no.14 Tahun 2005: Guru dan Dosen atau di sini
  6. Undang-Undang no.20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
  7. Undang-Undang no.18 Tahun 2002: Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  8. Undang-Undang no.08 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU no. 43 tahun 1999
  9. Undang-Undang no.01 Tahun 1974: Perkawinan
  10. Undang-Undang no.11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai
Peraturan Pemerintah
  1. PP no. 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional atau di sini
  2. PP no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi atau di SINI
  3. PP no. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan  kedua atas PP no. 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS, Perubahan Pertama PP no. 11 Tahun 2002
  4. PP no. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  5. PP no. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. PP no. 20 tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
  7. PP no. 19 tahun 2013: Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008 , Perubahan ketiga no. 44 Tahun 2011
  8. PP no. 96 Tahun 2012: Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  9. PP no. 82 Tahun 2012: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  10. PP no. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
  11. PP no. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya
  12. PP no. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  13. PP no. 61 Tahun 2010: Pelakasanaan UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  14. PP no. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    1. Peraturan Pelaksana : Perka BKN no. 21 Tahun 2010
  15. PP no. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  16. PP no. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya
  17. PP no. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
    1. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
  18. PP no. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
  19. PP no. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  20. PP no. 43 Tahun 2007: Perubahan Atas PP no. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
  21. PP no. 47 Tahun 2005: Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
  22. PP no. 31 Tahun 2005 : Perubahan PP 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
  23. PP no. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
  24. PP no. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
  25. PP no. 54 Tahun 2003: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  26. PP no. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
  27. PP no. 12 Tahun 2002 : Perubahan PP 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  28. PP no. 11 Tahun 2002: Perubahan atas PP no. 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS
  29. PP no. 101 tahun 2000: Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
  30. PP no. 10 Tahun 1983: Izin perkawinan dan perceraian PNS, diubah oleh PP no. 45 tahun 1990
  31. PP no. 01 Tahun 1983: Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
  32. PP no. 12 Tahun 1981: Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil
  33. PP no. 24 Tahun 1976: Cuti Pegawai Negeri Sipil, atau di sini
Keputusan Presiden
  1. Keppres no. 29 Tahun 2013 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, atau bisa unduh di 29 Tahun 2013: Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. (Berkas lengkap 11MB rar. Offsites: 01 02 dengan lampiran 0102 dan 03)
  2. Keppres no. 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  3. Keppres no. 20 tahun 1999: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri
  4. Keppres no. 19 tahun 1999: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri
  5. Keppres no. 05 tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  6. Keppres no. 46 tahun 1994 : Perubahan Keppres no. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  7. Keppres no. 05 tahun 1996: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  8. Keppres no. 18 Tahun 1972: Jenis-Jenis Pakaian Sipil, diubah dengan Keppres no. 50 Tahun 1990
Peraturan Presiden
  1. Perpres no. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  2. Perpres no. 77 s/d 103 Tahun 2013: Tunjangan Kinerja 25 Kementerian/Lembaga Negara
  3. Perpres no. 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
  4. Perpres no. 65 Tahun 2007: Tunjangan Fungsional Dosen
  5. Perpres no. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  1. Kepmendikbud no.045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  2. Kepmendikbud no.004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  3. Kepmendikbud no.184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
  4. Kepmendikbud no.234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi bersama lampirannya
  5. Kepmendikbud no.232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
  6. Kepmendikbud no.212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
  7. Kepmendikbud no.046a/U/1977: Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta. (pdf)
Instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  1. Instruksi Mendikbud no. 1 Tahun 2013 IM: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  2. Instruksi Mendikbud no. 2 Tahun 2011: Pengelolaan Data Pendidikan atau di SINI
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  1. Permendikbud no. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
  2. Permendikbud no. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
  3. Permendikbud no. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
  4. Permendikbud no. 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
  5. Permendikbud no. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.  24 Tahun 2012
  6. Permendikbud no. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan
  7. Permendikbud no.93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa
  8. Permendikbud no.89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
  9. Permendikbud no. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
  10. Permendikbud no. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
  11. Permendikbud no. 84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
  12. Permendikbud no. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi
  13. Permendikbud no. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  14. Permendikbud no. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI
  15. Permendikbud no. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI
  16. Permendikbud no. 21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
  17. Permendikbud no. 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini
  18. Permendikbud no. 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
  19. Permendikbud no. 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  20. Permendikbud no. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
  21. Permendikbud no. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
  22. Permendiknas no. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  23. Permendikbud no. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  24. Peremndikbud no. 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
  25. Permendikbud no. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
  26. Permendikbud no. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia
Keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  1. SK Dirjen Dikti no. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
  2. SK Dirjen Dikti no. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
Surat Edaran  Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  1. Edaran Dirjen Dikti  no. 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
  2. Edaran Dirjen Dikti  no. 177/E.E4/AJ/2014 tentang Usulan Kenaikan Jabatan Pangkat Dosen
  3. Edaran Direktur Diktendik no. 239/E4.1/2014 tentang PelaksanaanTes TKDA dan TOEP bagi Ajuan NIDN baru
  4. Edaran Direktur Diktendik no. 210/E4.1/2013 tentang Ajuan NIDN baru diwajibkan untuk mengikuti Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris
  5. Edaran Dirjen Dikti No.160/E/AK/2013 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi atau di sini
  6. Edaran Ketua Bab-PT no. 5447/BAN-PT/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  7. Edaran Direktur Kelembagaan  no. 1897/E2.3/T/2013 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
  8. Edaran Direktur Diktendik no. 3387/E4.1/2012 tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban
  9. Edaran Direktur Diktendik no. 2844/E4.1/2012 tentang Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sini atau di sini
  10. Edaran Direktur Diktendik no. 1293/E4.1/2012 tentang Pengajuan NIDN Baru
  11. Edaran Dirjen Dikti no. 1287/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  12. Edaran Dirjen Dikti no. 1276/E/T/2012 tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan
  13. Edaran Sekjen Kemdikbud no. 71936/A4/KP/2011 tentang Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
  14. Edaran Dirjen Dikti no. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor
  15. Edaran Dirjen Dikt no. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
  16. Edaran Dirjen Dikti no. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
  17. Edaran Dirjen Dikti no. 190/D/T/2011: Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas.
  18. Edaran Direktur Diktendik no. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik
  19. Edaran Dirjen Dikti no. 2050/E/T/2011tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
  20. Edaran Direktur Lemkerma no. 4437/E2.2/2011: Permohonan Waktu Pelayanan
Keputusan/Peraturan Menpan & RB 
  1. Permenpan & RB no.no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
  2. Permenpan & RB no. 81 Tahun 2012: Pedoman Penamaan, Singkatan, Dan Akronim Instansi Pemerintah, lampiran
  3. Permenpan & RB no. 80 Tahun 2012: Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, lampiran
  4. Kepmenpan no. KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil
Surat Edaran Menpan & RB Surat Edaran Menpan & RB
  1. Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 : Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar atau di SINI
  2. Edaran Menteri PAN-RB  Nomor  02 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS
  3. Edaran Menpad & RB no. 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah
  4. Edaran Menpan & RB no. 5 Tahun 2010 Tentang Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah
Keputusan Menteri Agama
  1. Kepmenag no. 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama
  2. Kepmenag no. 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan Kementerian Agama
  3. Kepmenag no. 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama
  4. Kepmenag no.168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
  5. Kepmenag no. 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama
  6. Kepmenag no. 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan File Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agama
  7. Kepmenag no. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014
  8. Kepmenag no.153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama
Peraturan Menteri Agama
  1. Permenag no. 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Baru pada PTAN di Kemenag Tahun Akademik 2013/2014
  2. Permenag no.3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
  3. Permenag no. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
  4. Permenag no. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
  5. Permenag no.1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama
  6. Permenag 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama
Keputusan Dirjen Diktis 
  1. KepDirjen Pendidikan Islam No.3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013
  2. KepDirjen Pendidikan Islam no. 587 Tahun 2012 Tentang Peserta Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)
  3. KepDirjen Pendidikan Islam No. 258 Tahun 2012 Tentang Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) Beban Kerja Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam
  4. Kepdirjen Pendidikan Islam No.Dj.I/442/2011 Tentang Penetapan Profesor dalam Binaan Direktorat Jenderal Penddikan Islam yang Berhak Menerima Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
Peraturan Dirjen Diktis
  1. Perdirjen Pendidikan Islam No. 1 Tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban Khusus bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademi Profesor di Perguruan Tinggi Agama Islam
  2. Perdirjen Pendidikan Islam no. 1429 Tahun 2012 tentang penataan Prodi di Perguruan Tinggi Agama Islam
  3. PerDirjen Pendidikan Islam No. 1 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbit Keterangan Pengganti
  4. Perdirjen Pendidikan Islam No.Dj.I/212/2011 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam
  5. Perdirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. Dj.I/814/2010 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Surat Edaran Dirjen Diktis
  1. Surat Edaran Dirjen Diktis SE.I/Dj/I/PP.00.9/131/2014 tanggal 4 Agutus 2014 tentang Kodifikasi Prodi dan Pelaporan pada PDPT di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Download Edaran
  2. Surat Edaran  Dirjen Diktis tgl 24 April 2014 tentang Status PNS DOsen DPK pada PTU dan PTAIS: Download
  3. Surat Edaran Direktur Diktis tgl 15 April 2014 tentang On Line Jurnal Download Edaran
  4. Surat Edaran Dirjen Diktis 27 Maret 2014 tentang Penyampaian Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Download Edaran
  5. Surat Edaran Dirjen Diktis tgl 20 Maret 2014 tentang Ketentuan untuk Mendapatkan Rekomendasi bagi Pelajar dan Mahasiswa  Indonesiayang Melanjutkan Studi Islam ke Luar Negeri Download
  6. Edaran Dirjen Diktis tgl 17 Maret 2014 tentang Percepatan Pemrosesan NIDN Download
  7. Edaran Dirjen Diktis tgl 13 Desember 2013 tentang Mutasi PNS Menjadi Dosen PTAI Download
  8. Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/4/2013 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada PTAIN dan PTAIS
  9. Edaran Sekjen Kemenag tgl 20 April 2011 tentang Tunjangan Profesi Download
  10. Edaran Dirjen Diktis tanggal 26 Mei 2011 tentang usulan kenaikan pangkat Download
  11. Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/SE/Kp.07.6/08/2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/Pp.00.9/60/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dan Status Akta IV

7 komentar:

Silahkan tinggalkan komentar anda dan saya harap yang sopan !!!